Tata Tertib E-Library BPWS

Badan Pelaksana BPWS dalam memberikan layanan umum kepada masyarakat umum, terikat dengan perjanjian yang berisi tata cara, etika, serta normatif hukum yang berlaku untuk melakukan akses dan memanfaatkan layanan Konten E-Library BPWS ini.

Isi perjanjian itu antara lain, namun tidak terbatas pada:

  • Akses (termasuk download) isi E-Library BPWS adalah untuk keperluan pembelajaran, riset, penambahan pengetahuan, dan bukan untuk tujuan lainnya yang sifatnya dikomersialkan, didistribusi ke pihak lain serta segala hal yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan Internasional.
  • Dilarang menyadur, mengopi, serta mempergunakan hasil download tanpa menyertakan nara sumber (pengarang/penerbit) asli materi yang bersangkutan.
  • Bagi Pengguna yang memiliki username dan password dilarang memberikan kepada orang lain.
  • Bagi Pengguna dilarang melakukan download secara SISTEMATIS. Yang dimaksud dengan download secara SISTEMATIS, adalah mendownload materi dari isi E-Library secara berurutan, per volume besar, ataupun dalam kurun waktu penerbitan tertentu.
  • Pengguna di wajibkan mengisi form, dengan menyertakan data yang sebenarnya, dan apabila kemudian hari terbukti hal tersebut bukan data sebenarnya maka secara sepihak akan kami batalkan keikut sertaannya dan dalam batas batas tertentu kami ajukan ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia.
  • Pelanggaran terhadap isi perjanjian tatacara akses dapat mengakibatkan diberhentikannya, diblokir dan menerima surat peringatan secara sepihak akses terhadap E-Library oleh penyedia yang bersangkutan.
  • Bagi Pengguna dalam memberikan saran dan komentar hendaknya yang bersifat membangun dengan mengedepankan etika, kesopanan, serta budaya yang berlaku.
  • Hal-hal lain yang belum tercantum pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

Oleh karenanya, untuk menegakkan ketentuan di atas, mereka yang terbukti melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi, minimal akses terhadap semua materi E-Library BPWS akan diblokir dan menerima surat peringatan dari penyedia yang bersangkutan.

Kami berharap pengguna memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, demi kenyamanan dan kemajuan bersama. Terima Kasih.

 

Tertanda,
Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS

Profil

Pembangunan Jembatan Tol Suramadu diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut diatas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS),yang secara struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk lebih mendukung peningkatan kinerja BPWS didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaksud didalam peraturan perundangan tersebut diatas.

Badan Pelaksana BPWS (Bapel BPWS), sesuai dengan amanah Perpres 27 Tahun 2008 diatas, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. Kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan Bapel BPWS dilaksanakan di 3 (tiga) kawasan, yaitu Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 Ha) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha). Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan kawasankhusus di Utara Pulau Madura untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Peti Kemas. Selain melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bapel BPWS juga bertugas untuk stimulasi pembangunan infrastruktur untuk wilayah Suramadu secara keseluruhan. Dalam hal ini Bapel BPWS melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian/LPNK lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun swasta/masyarakat di wilayah Madura.

Berkaitan dengan Tupoksi Badan Pelaksana BPWS diatas serta dalam rangka menerapkan UU No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta guna memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, maka Badan Pelaksana BPWS menyediakan layanan perpustakaan online atau E-Library, merupakan upaya nyata BP BPWS memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan negara untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses menambah wawasan, ilmu belajar-mengajar, dengan harapan dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik, mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia, sehingga meningkatkan tarap kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya.

Akhir kata, semoga E-Library BPWS ini bermanfaat bagi kemajuan Masyarakat Indonesia pada umumnya serta Masyarakat Kawasan Suramadu pada Khususnya.

TOP